TINGKATKAN KUALITAS SDM! JOKOWI FOKUS BENAHI PENDIDIKAN INDONESIA

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Jokowi mengatakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dan adaptif dari zaman ke zaman.

"Dari zaman Ki Hajar Dewantara hingga era digital saat ini, pendidikan terus berkembang & adaptif," kata Jokowi melalui akun Instagramnya @jokowi, Kamis (2/5/2024).

Dia pun berharap semangat memajukan pendidikan terus berkorbar kedepanya.

"Selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga semangat memajukan pendidikan terus berkobar dalam setiap inisiatif dan teknologi yang kita kembangkan," tutur dia.

Sebagai informasi, Peringatan Hari Pendidikan Nasional bertujuan untuk memperingati kelahiran tokoh pelopor pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu yang menjadi alasan mengapa Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei lantaran bertepatan dengan hari lahir Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia, Ki Hajar Dewantara.

Ki Hajar Dewantara sendiri lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889, dan meninggal di Jogjakarta, 26 April 1959 pada usia 69 tahun. Seperti yang kita masyarakat Indonesia ketahui, beliau adalah seorang pahlawan nasional yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu.

Kebijakan yang ditentang adalah kebijakan tentang pendidikan yang hanya bisa dirasakan oleh anak-anak kelahiran Belanda atau anak-anak dari golongan berada saja.

Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah saat itu membuat dirinya diasingkan ke Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Taman Siswa. Selain mendirikan Taman Siswa, masih banyak kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam ranah pendidikan di Indonesia.

Sejumlah siswa seusai mengikuti upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (2/5/2015). Peringatan tersebut mengangkat tema 'Gerakan Pencerdasan dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila'. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia (unggul), pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.

Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih menjadi pekerjaan rumah. Oleh karenanya, pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

“Salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti diketahui, kebanyakan sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga ada kesenjangan kualitas pendidikan,” kata dia.

Ia juga menyoroti infrastruktur pendukung pendidikan, khususnya di daerah 3T karena tidak sedikit anak yang masih kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga dinilai menjadi tantangan di dunia pendidikan.

"Kita tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul pada akhirnya terpinggirkan dan tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini,” sebut Puan.

Puan lalu menyinggung soal kurikulum merdeka yang merupakan kebijakan Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan demi menciptakan SDM unggul.

“Transformasi tidak cukup hanya sampai pada sekolah gratis maupun penguatan dalam kurikulum saja, tapi juga harus didukung dengan aspek-aspek pendidikan lainnya. Termasuk dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, terutama yang berada di daerah terpencil,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa terciptanya generasi unggul tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.

 “Pemerintah masih memiliki PR dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 1 juta. DPR menantikan komitmen Pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan guru sebagai pahlawan pencetak generasi unggul bangsa,” tukas Puan.