RIDWAN KAMIL : IKN AKAN JADI KOTA MAJU DI INDONESIA YANG RAMAH LINGKUNGAN

Sebagai kurator, Ridwan Kamil telah memfokuskan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur agar berjalan lancar dan sukses.

Terkait lahan, Ridwan Kamil menegaskan bahwa desain lahan untuk IKN tidak dimaksudkan terlalu luas, mengingat luasnya lahannya setara dengan Kota Bandung.

Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya, Ridwan Kamil menekankan pentingnya pembatasan lahan agar tidak berlebihan.

Total luas IKN sekitar 322.429 hektare, dengan 252.660 hektare di antaranya merupakan daratan.

Sementara menurut situs Pemerintah Kota Bandung, luas wilayah Kota Bandung sendiri adalah 16.729,65 hektare.

Hal ini menunjukkan proporsi luas lahan IKN yang serupa dengan kota tersebut.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan dimensi luas sekitar 233.000 hektare, yang meliputi lima daerah administrasi.

Ridwan Kamil juga mengungkapkan bahwa IKN direncanakan untuk menampung populasi penduduk sekitar 2-3 juta orang saja. Target ini diperkirakan baru tercapai pada tahun 2040.

Mantan Gubernur Jabar ini menekankan bahwa IKN harus berfungsi sebagai sebuah kota yang menyediakan berbagai fasilitas penting, seperti pendidikan, hiburan dan kesehatan.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menyoroti pentingnya keberadaan orang-orang non PNS dalam struktur pemerintahan IKN, mengacu pada model Washington DC di Amerika Serikat.

Dia menegaskan bahwa IKN bukan sekadar kumpulan kantor pemerintah, melainkan sebuah kota yang hidup dan dinamis.

Ambisi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan IKN juga termasuk menjadikannya sebagai kota yang ramah lingkungan.

Salah satu langkahnya adalah melakukan penghutanan kembali di sekitar IKN. Ridwan Kamil menegaskan bahwa tidak ada pembabatan hutan demi pembangunan IKN.

Malahan, upaya penghijauan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang di IKN.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN akan dilakukan setelah infrastruktur dasar rampung akhir tahun ini.

Presiden Jokowi menargetkan rampungnya hunian untuk abdi negara seperti AN, TNI, dan Polri pada Juli hingga November, sehingga mereka dapat mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pemindahan ibu kota negara ke IKN.