RAKYAT APRESIASI JOKOWI ATAS PENGIRIMAN BANTUAN KEMANUSIAN KE JALUR GAZA

Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas) mengapresiasi konsistensi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membela Palestina dan menggalang dukungan dari negara lain untuk memerdekakan Palestina.

"Kami mengapresiasi konsistensi sikap Presiden Jokowi soal Palestina," kata Ketua Gerbang Pronas Fuad Adnan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan solidaritas dengan Palestina serta menyerukan penghentian genosida di Jalur Gaza dalam KTT Khusus ASEAN-Australia yang berlangsung di Melbourne pada 4–6 Maret 2024.

“Presiden kembali menekankan pentingnya gencatan senjata dan ajakan untuk terus memberikan dukungan kepada UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina),” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Meskipun begitu, Fuad menyampaikan pihaknya berharap ke depannya Jokowi dapat mengambil langkah yang konkret, seperti mendorong kehadiran pasukan perdamaian internasional di Palestina dan mendukung seruan aksi boikot produk terafiliasi Israel.

Menurutnya, aksi boikot mampu menjadi alat tekan bagi para pendukung kejahatan genosida Israel untuk menghentikan hal tersebut. Di Indonesia pun, kata Fuad melanjutkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mempertegas hukum mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

“Harapan kami, Presiden Jokowi juga ikut menyerukan untuk memboikot produk terafiliasi Israel. Apalagi dengan keberadaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, gerakan boikot ini semestinya mampu menjadi gerakan yang meluas dan dapat menjadi alat tekan bagi personal dan perusahaan-perusahaan pendukung aksi keji Israel di Palestina,” ujar Fuad.

Sependapat dengan Fuad, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menegaskan bahwa semua produk yang berasal dari Israel atau perusahaan yang mendukung Israel hukumnya haram untuk dibeli.

Anwar juga menyarankan agar pemerintah memblokir produk-produk Israel. Namun, ia juga menyadari bahwa tidak semua produk bisa diblokir, terutama produk-produk yang memiliki urgensi tinggi seperti alat dan material. Sementara untuk produk makanan, produk tersebut bisa diganti dengan produk lokal atau dari negara lain yang lebih mendukung keadilan.